Foto/dpr.go.id     

nusakini.com - Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian seharusnya berdampak positif terhadap seluruh rakyat dengan melihat kondisi dan potensi daerah supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan.

“Jangan sampai akibat kebijakan Kementerian kemudian rakyat menerima akibatnya sehingga industri atau pendapatannya mati. Diharapkan setiap kebijakan pemerintah harus betul melihat kondisi daerah supaya kita bisa sama-sama merasakan jangan sampai ada masyarakat ada yang dirugikan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso saat berdialog dengan Walikota Bitung, Maximiliaan J Lomban di Kota Bitung Sulawesi Utara, Kamis, (10/8/2017).

• Ini Salah Satu Penyebab Harga Emas Terus Meroket
• Kinerja Industri Pangan Semakin Gurih, Kemenperin Pacu Diversifikasi Produk
• Apple Jadi Perusahaan Terkaya di Dunia
• Dorong Investasi Perkebunan ke Industri Hilir untuk Ekspor
• Percepatan Investasi Bidang Pertanian Hortikultura

Kepada Tim Komisi VI, Walikota Lomban menyampaikan permasalahan mengenai penurunan perekonomian industri perikanan daerah dikarenakan peraturan pemerintah yang tidak sesuai.

“Sangat diharapkan agar bidang perikanan di daerah ini dapat dihidupkan kembali dengan cara mengubah regulasi dan memberikan special treatment bagi kami, maka ekonomi perikanan akan normal kembali bahkan bisa lebih meningkat,” ungkap Lomban.

Lebih lanjut dikatakan, pada intinya kebijakan moratorium perikanan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ternyata berdampak pada peningkatan kemiskinan dan penganguran bagi masyarakat Bitung.

Dalam kunker ke Kota Bitung ini, Komisi VI DPR-RI menyambangi gudang bulog Bitung, Pelabuhan Ikan Nusantara dan Pelabuhan Samudera Bitung. (p/mr)